Medan, Gelora Info — Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap tebal membuat pemerintah didesak untuk segera memperkuat penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap siap menghadapi peningkatan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Ia menilai masyarakat yang terus terpapar asap membutuhkan penanganan sejak dini, terutama ketika kondisi kesehatannya mulai menurun. Pemerintah juga diminta memastikan puskesmas, rumah sakit, dan posko kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal agar warga tidak kesulitan mendapatkan pertolongan medis.
Dampak kesehatan akibat karhutla tidak bisa dianggap sepele karena asap mengandung partikel halus yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla selama periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus dialami balita. Wilayah yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain ISPA, paparan asap juga dapat memicu batuk, sesak napas, asma, serta iritasi mata dan kulit.
Yahya meminta pemerintah memperkuat kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, masker, dan oksigen, serta memastikan layanan kesehatan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga didorong memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara, pembatasan aktivitas di luar ruangan, dan gejala yang perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan, serta warga yang harus bekerja di luar ruangan perlu mendapat perhatian khusus. Di tengah upaya pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat diharapkan bisa berjalan bersamaan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas.
