Medan, Gelora Info — Setiap warga negara sebenarnya punya hak yang sama untuk ikut terlibat dalam dunia politik, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya kesempatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua orang. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR, masalah keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dibahas kembali. Beberapa kelompok organisasi menilai masih ada aturan dan hambatan di lapangan yang membuat kedua kelompok ini sulit mendapatkan kesempatan yang setara, baik untuk menjadi calon anggota legislatif maupun terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Salah satu usulan datang dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang mendorong adanya kuota khusus sebesar 10 persen bagi calon anggota DPR dan DPRD dari kelompok penyandang disabilitas. Ketua Dewan Pertimbangan PPDI, Gufroni Sakaril, menilai selama ini kesempatan mereka untuk masuk ke dunia politik masih terbatas. Padahal, hak politik bukan hanya soal bisa datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara. Penyandang disabilitas juga berhak mencalonkan diri, menduduki jabatan publik, hingga menjadi bagian dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
PPDI juga menyoroti persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang selama ini berlaku bagi calon pejabat publik. Menurut mereka, aturan tersebut perlu diperjelas agar tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas yang sebenarnya mampu menjalankan tugasnya. Penilaian seharusnya melihat kemampuan seseorang dalam bekerja, termasuk dengan dukungan fasilitas atau penyesuaian yang dibutuhkan. Selain itu, akses menuju tempat pemungutan suara juga perlu diperhatikan supaya pemilih dengan berbagai jenis disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya tanpa kesulitan.
Bukan hanya penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dalam politik juga masih menjadi pekerjaan rumah. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) meminta agar kuota minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif benar-benar diterapkan oleh partai politik.Jumlah perempuan yang duduk di DPR RI saat ini masih 22,4 persen atau 130 orang dari total 580 anggota. KPPI menilai aturan kuota perlu disertai pengawasan dan sanksi agar tidak hanya menjadi formalitas saat proses pencalonan. Tuntutan ini menunjukan adanya usaha untuk kaum disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam politik yang masih perlu diperjuangkan, bukan hanya lewat aturan tertulis, tetapi juga lewat pelaksanaannya.







