Medan, Gelora Info — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sudah semakin parah dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Saat ini sudah bukan hanya soal lahan yang terbakar, tetapi juga kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah, bahkan ke negara-negara tetangga. Anggota Komisi VII DPR RI asal Kalbar, Alifudin, meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menganggap karhutla sebagai kejadian biasa yang muncul setiap tahun. Menurutnya, kondisi saat ini sudah berdampak pada kesehatan warga, lingkungan, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat.
Alifudin juga menyoroti kondisi warga yang harus berhadapan dengan kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Selain berisiko mengganggu pernapasan, kondisi kering yang terjadi bersamaan dengan karhutla juga bisa membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kebakaran yang terus meluas juga mengancam ekosistem dan habitat satwa di Kalbar. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan bantuan yang lebih serius, baik untuk menangani titik-titik api maupun membantu masyarakat yang terdampak. Dukungan berupa peralatan dan kebutuhan di lapangan juga dinilai penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Penanganan karhutla di Kalbar sendiri masih terus berjalan. Hingga 2 September 2026, Polda Kalbar mencatat ada 63 kasus karhutla yang sedang ditangani dan tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan yang terbakar dari kasus-kasus tersebut diperkirakan mencapai 720,95 hektare. Kabut asap yang cukup tebal bahkan sempat mengganggu penerbangan. Pesawat yang membawa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni gagal mendarat di Bandara Supadio karena jarak pandang saat itu hanya sekitar 100 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah semakin terasa dan penanganannya membutuhkan dukungan yang lebih besar.
