Medan, Gelora Info — Hasil pengecekan desil yang digunakan pemerintah untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat masih dikeluhkan sejumlah warga karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi mereka sebenarnya. Di Makassar, ada warga yang masuk dalam desil 6 hingga 10 sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial, meski kondisi ekonomi di lapangan dinilai masih membutuhkan bantuan. Masalah seperti ini juga terjadi di sejumlah daerah lain dan membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana data kesejahteraan mereka ditentukan.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dampaknya bisa terasa langsung, terutama bagi warga yang kehilangan akses terhadap bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengajukan sanggahan jika merasa terdapat kesalahan dalam penentuan desil. Pemerintah juga membuka kesempatan untuk memperbarui data karena belum seluruh informasi telah melalui pengecekan langsung di lapangan.
Menurut pemerintah, penentuan desil tidak hanya melihat satu kondisi, tetapi menggunakan sejumlah indikator yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, masyarakat yang merasa hasil pendataannya tidak sesuai dapat menyampaikan keberatan agar datanya diperiksa kembali. Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperbaiki ketepatan data. Dengan pembaruan tersebut, diharapkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya dapat lebih tergambarkan dan penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
